Pemerintahan Presiden Jokowi diminta untuk memainkan politik anggaran yang lebih agresif untuk mengejar target penurunan angka kemiskinan di tanah air.
bila bicara komitmen pemerintah melalui politik anggaran, sudah cukup besar anggaran-anggaran yang dialokasikan kepada pesantren.
Politik anggaran harus dilaksanakan dalam rangka pemenuhan amanah Undang-Undang (UU) dengan mengaitkan antara semua bentuk penerimaan dan pengeluaran uang negara serta dampak yang ditimbulkan terhadap kesejahteraan rakyat.
Para cakada harus memahami betul politik anggaran yang berpihak pada wong cilik
Komisi III DPR menyoroti program teknologi informasi Polri yang hingga saat ini belum berjalan dengan maksimal. Padahal, secara politik anggaran seharusnya tidak masalah.